JUMAT, 24 SEPTEMBER 2010 | 23:44 WITA | 31824 Hits
Share |

BKD Luwu Diduga Gelembungkan Data Honorer
JAKARTA -- Praktik manipulasi data honorer dari daerah ke pusat patut diwaspadai. Seperti yang diduga dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Luwu menggelembungkan data yang diusul ke pusat.

Penggelembungan itu sangat jelas, lantaran BKD kepada publik mengumumkan yang memenuhi syarat hanya 384 orang, namun data yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 860 orang. Pada penggelembungan pertama itu, data honorer mengalami penambahan 476 nama honorer.

Dikatakan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Luwu, Arifin Andi Wajuanna di Jakarta seusai dari BKN bersama Wakil Ketua Komisi 1, Sulatn DS, anggota Komisi 1, Yudas Amir, Ottong Amir Syam dan Rusli S serta seorang anggota Komisi 3, HM Nur Mattulia kalau penggelembungan pertama itu sempat diubah BKD menjadi 374 nama.

Namun, setelah rombongan Komisi 1 DPRD ke BKN secara langsung menghitung usulan BKD Luwu, perubahan awal yang dilakukan BKD menjadi 374 nama itu ternyata keliru. Karena, setelah mereka menghitung dengan seksama data honorer yang berada di BKN saat ini yakni 473 nama honorer.

Dari angka tersebut diketahui, masih ada 89 nama honorer yang tidak diumumkan ke publik namun diusulkan ke pusat. Siapa saja mereka? Komisi 1 yang ditemui di Hotel Kartika Chandra mengaku tak mengenal.

Meski demikian, anggota Komisi 1 tak kehabisan akal. Mereka mencatat semua nama yang ada di BKN dengan cara manual. Dan hal ini nantinya akan disingkronkan dengan apa yang sudah diumumkan BKD kepada publik.

Selain diduga melakukan penggelembungan, BKD Luwu juga diketahui mengacak ulang usulan ke pusat. Seperti dicontohkan Arifin, kalau pada awalnya yang diumumkan ke publik, honorer yang tercatat sebagai penyuluh pertanian yang memenuhi syarat 9 orang, namun yang masuk ke BKN hanya 6 orang.

Dari situ, Komisi 1 menilai kalau ada pengacakan yang dilakukan. "Ini sudah sangat jelas ada yang tidak beres. Sudah digelembungkan, diacak pula," katanya.

Arifin menambahkan, temuan dari kunjungan kerja mereka ke Jakarta akan ditindak-lanjuti dengan melakukan hearing terhadap BKD Luwu dan Inspektorat Kabupaten Luwu. Dan jika semua itu terbukti, DPR bakal mengalihkan permasalahan itu ke ranah hukum.

Sementara itu, ditempat yang sama Yudas Amir mengatakan kalau dirinya berharap agar supaya semua honorer yang namanya sudah diumumkan untuk hadir ke Komisi 1 DPRD melihat secara langsung apakah namanya benar diusulkan atau tidak. Karena, terindikasi pula terjadi penghapusan nama.

"Hal ini kami lakukan lantaran banyaknya isu yang berkembang di masyarakat, utamanya para honorer. Dan dengan adanya fakta ini, kami akan meminta pertanggung-jawaban dari pihak terkait. Bukannya kami ingin mencari-cari kesalahan, tapi ini bentuk pengawasan. Kami juga di DPR ingin, kinerja kesekutif itu profesional dan tidak seperti ini," katanya. (sms/fmc)

KOMENTAR BERITA "BKD Luwu Diduga Gelembungkan Data Honorer"


Redaksi: redaksi@fajar.co.id
Informasi pemasangan iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus@fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext.1437).