SENIN, 25 OKTOBER 2010 | 21:24 WITA | 60203 Hits
Share |

Dampak Perang Kurs terhadap Indonesia
Oleh: A Mattingaragau T (Peneliti FIPO dan Pemerhati Ekonomi)
Entah apa yang mendorong Menteri Keuangan Brasil Guido Mantego melontarkan pernyataan tentang perang kurs. Pernyataan ini sontak mendapat perhatian dunia mengingat belakangan ini terjadi perseteruan hebat yang mengarah pada perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Perang kurs ini ditengarai kebijakan China mematok kurs Yuan 40 persen dari seharusnya. Menanggapi hal itu, Presiden Obama dan Menteri Keuangan AS Timothy Geithner menekan China agar menaikkan kurs Yuan yang sebelumnya berada pada level USD6,8 per Yuan.

Sebenarnya, menurunkan mata uang, seperti Yuan dari harga sewajarnya terhadap USD akan berdampak pada kinerja ekspor. Produk-produk China akan membanjiri pasar potensial AS. Akibatnya, akan terjadi defisit perdagangan AS terhadap China.

Selain itu, surplus perdagangan China ini akan mengeksploitasi tenaga kerja AS. Banjirnya produk-produk China di AS akan berdampak pula pada rendahnya produksi sehingga menurunkan penyerapan tenaga kerja dan volume pekerjaan.

Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memproduksi barang dan jasa pada volume normal, dengan banjirnya barang impor dengan kualitas dan harga yang bersaing akan berdampak pada pengurangan volume produksi. Akibatnya aktivitas produksi menjadi berkurang.

Perseteruan ini membuat AS dan Eropa menuduh China berada di belakang semua ini. Namun, sebenarnya masalah ini boleh jadi disebabkan kebijakan otoritas moneter AS yang mematok suku bunga mendekati nol persen. Kebijakan ini membuat arus dana global (capital out flow) masuk ke negara-negara berkembang.

Selain itu, kebijakan AS dan Eropa yang mengutamakan konsumsi ketimbang produksi mereka lambat menekan defisit anggaran pemerintah yang sejak lama telah melebihi tiga persen dari PDB yang merupakan batasan yang aman.

Kebijakan penurunan tingkat suku bunga mendekati nol persen dianggap tidak menggiurkan bagi investor dengan pertimbangan nilai return on equity sangat rendah yang mendekati nilai tingkat suku bunga nol persen.

Investor lebih memilih menginvestasikan modalnya ke negara-negara berkembang dengan return yang menggiurkan, setidaknya di atas nilai suku bunga pasar. Kondisi ini membuat naiknya produksi barang dan jasa negara-negara berkembang.

Ekonomi Indonesia

Jika tidak diantisipasi sejak dini, perang kurs yang terjadi belakangan ini mempunyai konsekuensi serius bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Ada kekhawatiran jangan sampai Indonesia akan kembali lagi pada masa krisis moneter (krismon) seperti 1997 lalu. Saat itu, pemerintah dan para ahli ekonomi menganggap jika pelemahan kurs mata uang ASEAN tidak berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia.

Mereka beranggapan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat dan tak tergoyahkan. Namun kenyataannya tidak. Pemerintah tidak jujur memberikan pernyataan yang sebenarnya bahwa kurs kita berada pada fase instabilitas. Akibatnya efek pelemahan kurs dari Thailand secara bertahap meluncur bagaikan thriller ke Indonesia. Terjadilah krisis berkepanjangan yang dampaknya hingga kini masih terasa.

Seperti dengan perang kurs yang sedang terjadi belakangan ini, kendati kelihatannya sepele, tapi bisa berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi global. Indonesia yang sekarang ini sedang dalam pemulihan ekonomi dan merangkak mandiri, bisa saja “kejatuhan tangga” yang kedua kalinya.

Perang kurs ini dapat mengarah pada perang dagang, di mana negara-negara berlomba-lomba melakukan proteksi terhadap impor dengan jalan meningkatkan tarif pajak, birokrasi pelayanan administasi, dan berbagai proteksi lainnya yang memungkinkan suatu negara sangat sulit melakukan ekspansi ekspor ke negara lain.

Bagi Indonesia, perang kurs setidaknya mendapatkan perhatian serius karena berdampak terhadap turunnya volume ekspor ke negara tujuan khususnya ke AS, Uni Eropa, China, dan beberapa pasar potensial lainnya sebagai konsekuensi pelemahan nilai mata uang tujuan ekspor. Kondisi ini akan membuat turunnya neraca perdagangan Indonesia terhadap negara tujuan ekspor.

Selain itu, juga berpotensi menaikkan inflasi akibat perilaku belanja berlebihan (panic buying). Permintaan konsumen yang tinggi (exes demand) akan memicu merangkaknya harga-harga kebutuhan dasar. Kondisi ini semakin parah apabila naiknya inflasi tidak dibarengi kemampuan daya beli masyarakat. Ini bisa mengakibatkan lingkaran setan.

Tak kalah pentingnya, dampaknya juga bisa berimbas ke masalah sosial, dan keamanan, yaitu dua aspek yang saling bersinggungan. Penjarahan akan terjadi ketika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi dan itu akan memicu situasi keamanan yang tidak kondusif. Krismon 1997 lalu membuktikan hal ini di mana penjarahan, pembakaran, dan pemerkosaan terjadi di mana-mana.

Dalam keadaan seperti ini, di mana situasi sangat sulit dikendalikan dan berlarut-larutnya berbagai problematika yang dihadapi, maka akhirnya rakyat akan menderita.

Di samping itu, secara mikro akan menurunkan pendapatan perusahaan. Situasi ini bisa berimbas pada likuiditas yang pada akhirnya juga berdampak pada kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Demo akan mewarnai aktivitas perusahaan sehari-hari karena merasa haknya tidak terpenuhi.

Akibatnya, proses produksi terhenti, pendapatan perusahaan menurun, pendapatan karyawan juga tidak terjamin dan membuat kemampuan daya beli masyarakat rendah dan akhirnya terjadilah krisis multi dimensi secara luas sebagai efek domino.

Tunda Redenominasi Rupiah

Polemik atas keinginan Bank Indonesia melakukan redenominasi rupiah beberapa waktu lalu memang sempat membuat banyak kalangan bertanya-tanya. Kekhawatiran yang ditakutkan jangan sampai di tengah upaya pemulihan ekonomi justru akan membuat ekonomi semakin runyam.

Redenominasi pada dasarnya tidak perlu ditakuti karena sifatnya hanya sebatas simplifikasi atau penyederhanaan. Sepanjang tingkat inflasi terkendali atau cenderung turun, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren peningkatan, nilai kurs stabil, dan utang terhadap persentase PDRB cenderung turun, maka tidak ada salahnya melakukan redenominasi.

Hanya saja, pelaksanaannya mesti menunggu waktu yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi global ekonomi dan sosialisasi yang panjang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari panic buying yang bisa mendorong naiknya laju inflasi.

Sebaiknya, jika memang ada upaya kuat dari pemerintah melakukan redenominasi, sebaiknya dilakukan penundaan. Langkah urgensi yang mesti dilakukan sekarang adalah bagaimana menata perekonomian Indonesia yang berpihak bukan saja kepada para investor tetapi yang tak kalah pentingnya kepada masyarakat yang merupakan elemen terpenting dan terbesar dalam mendukung proses perbaikan ekonomi bangsa Indonesia. (*)

KOMENTAR BERITA "Dampak Perang Kurs terhadap Indonesia"


Redaksi: redaksi@fajar.co.id
Informasi pemasangan iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus@fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext.1437).