KAMIS, 02 DESEMBER 2010 | 22:40 WITA | 45696 Hits
Share |

Tata Ulang Lembaga dan Komisi Negara
Berawal dari reformasi, banyak perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan kita. Salah satunya adalah hadirnya sejumlah lembaga negara dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah. Jumlah lembaga dan komisi yang ada saat ini lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jumlah departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND). Lembaga dan komisi negara berjumlah lebih dari lima puluh, sementara departemen berjumlah tiga puluh enam dan LPND ada dua puluh lima.

Pembentukan lembaga dan komisi negara itu, ada yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), dan ada juga berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres). Ada pula yang dibentuk karena adanya kewajiban internasional, seperti pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dalam istilah umumnya adalah Financial Intelligent Unit (FIU).

Kewajiban setiap negara memiliki FIU antara lain dicantumkan dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan UU No 7/2006 dan Forty Reccomendations yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Status komisi dan lembaga itu bermacam-macam. Juga bukan lembaga utama dalam sebuah negara. Meski hanya sebagai lembaga pembantu, namun banyaknya lembaga dan komisi itu justru tidak efektif dan tidak efisien karena menyedot sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang tidak sedikit, sementara di sisi lain, lembaga dan komisi itu cenderung menjadi lemah akibat kerja yang tumpang tindih karena fungsi dari lembaga lama tidak diluruskan.

Banyaknya lembaga dan komisi itu menyebabkan satu fungsi ditangani banyak pihak. Sebaliknya, banyak bidang yang justru belum ditangani secara baik. Hal itu tentu menimbulkan permasalahan, antara lain bagaimana status dan kedudukan lembaga negara dan komisi tersebut, akuntabilitasnya, dan koordinasi di antara mereka serta koordinasi dengan departemen terkait.

Belum lagi soal anggaran, mengingat masing-masing lembaga dan komisi itu memerlukan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Agar tercipta good public governance maka sebaiknya lembaga-lembaga negara dan komisi-komisi yang ada saat ini ditata ulang. Lembaga atau komisi yang fungsinya tumpang tindih dengan yang lain, segera dibenahi. Bisa disatukan saja atau ada yang dibubarkan. Bisa juga dengan cara lebih memperkuatnya, agar lembaga dan komisi itu bisa menjalankan fungsinya dengan lebih cepat dan lebih baik.

Tentu saja, penataan ulang tersebut benar-benar dilakukan berdasarkan kepentingan bangsa dan Negara serta melalui pertimbangan yang matang. Bukan didasarkan pada politik kepentingan jangka pendek. (**)

KOMENTAR BERITA "Tata Ulang Lembaga dan Komisi Negara"


Redaksi: redaksi@fajar.co.id
Informasi pemasangan iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus@fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext.1437).