JUMAT, 10 DESEMBER 2010 | 00:04 WITA | 35402 Hits
Share |

Catatan Menjelang Hari Nusantara
Meneguhkan Negara Kepulauan
Oleh: Muh. Ilham Usman (Penggiat Ekonomi-Politik di Sulawesi Center)

Muh. Ilham Usman
Secara geografis, Indonesia mempunyai laut terbentang sepanjang 81. 000 km dan luasnya 3,9 juta km2, yang di dalamnya berjajar pulau-pulau mencapai +17. 508 buah. Menurut ahli Maritim Asia Tenggara, Prof. Adrian B. Lapian dalam bukunya Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut menulis bahwa negara kepulauan bagi Indonesia secara resmi diumumkan lewat Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 dan diperjuangkan selama 25 tahun di tingkat internasional,

sehingga membuahkan hasil pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan lewat konvensi PBB tentang hukum laut 1982, diratifikasi melalui UU No. 17 tahun 1985 dan tahun 1994 secara formal diakui sebagai negara kepulauan.

Lanjut menurut Adrian B. Lapian, istilah negara kepulauan merupakan padanan kata dari archipelagic state. Archipelagic berasal dari bahasa Yunani, yakni arch (besar, utama) dan pelagos (laut). Dengan demikian, archipelagic state adalah negara laut utama yang ditaburi dengan pulau-pulau, bukan negara pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaknaan di atas seharusnya persoalan kelautan bukanlah persoalan sepele, akan tetapi menjadi persoalan pokok nation-state Indonesia sebagai negara laut utama. Sejak dulu, Presiden Soekarno telah berpidato pertama di Lemhanas pada tahun 1965 bahwa Indonesia mestilah memprakarsai terwujudnya negara maritim.

Sedangkan menurut Nasruddin Anshoriy dan Dri Arbaningsih dalam bukunya Negara Maritim Nusantara: Jejak Sejarah Yang Terhapus menulis, Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada menunjukkan adanya wawasan maritim dalam penyatuan Nusantara yang berkeping-keping. Akan tetapi wawasan maritim ini berakhir dengan kekalahan angkatan laut kerajaan Demak oleh angkatan laut Portugis.

Secara praktis, tidak ada lagi pengembangan potensi laut dan semuanya "terkunci" di land locked/inward looking (orientasi/cara pandang darat). Padahal menurut Eric Grove dalam bukunya The Future of Sea Power mengatakan, laut merupakan pilar ekonomi dunia dan pertahanan kedaulatan negara.

Era reformasi, wawasan negara kepulauan/maritim kembali dikuakpublikasikan sebagaimana dituturkan oleh Sarwono Kusuamatmaja (Menteri Pertama Eksplorasi Kelautan dan Perikanan Masa Gus Dur) dalam mengenang wafatnya Gus Dur bahwa ada tiga orang yang berjasa besar dalam mengangkat bidang kemaritiman, yakni pertama adalah Ir. H. Djuanda, Perdana Menteri yang mendeklarasikan dasar-dasar negara kepulauan pada 13 Desember 1957 (Hari Nusantara).

Kedua, Komodor Yos Sudarso, komandan kapal perang yang gugur melawan penjajah Belanda di Laut Aru, sebagai simbol patriotisme, nasionalisme dan keberanian berjihad di laut. Ketiga, K.H. Abdurahman Wahid atau Gus Dur, yang pada saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, yakni pada 10 November 1999 membentuk Departemen Eksplorasi Laut (sekarang Kementerian Kelautan dan Perikanan), merupakan penerobos strategis pembangunan nasional.

Mati Segan, Hidup Tak Mau

Pada zaman Orba, khususnya telah terjadi revolusi hijau di lahan pertanian, sedangkan di lautan telah terjadi revolusi biru, yang kesemuanya ini menjadikan kedua lahan berorientasi industri dan meminggirkan akses ekonomi rakyat miskin. Sebagai negara kepulauan, sektor kelautan/maritim tidaklah dapat diabaikan begitu saja.

Salah satunya, penangkapan ikan dan hasil produksi laut lainnya secara serampangan dengan teknologi canggih dan bebasnya kapal-kapal besar beroperasi membuat nelayan kecil tersingkir.
Menurut data Serikat Nelayan Indonesia (SNI), hingga Juni 2010, tercatat sebanyak 120 kapal ikan ilegal yang ditangkap. Kapal-kapal tersebut berasal dari Vietnam, Thailand, Filipina, Cina, dan Malaysia.

Kapal-kapal itu rata-rata berbobot mati lebih dari 70 ton dan mampu menghadapi gelombang tinggi. Hal yang berbeda terhadap nelayan hampir 90 persen tradisional yang hanya mampu melaut dan mencari ikan tiga mil dari pantai.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan mengembangkan sektor kelautan/maritime, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh di antaranya. Pertama, negara Indonesia harus mengeluarkan larangan keras terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang bisa merusak biota laut, seperti halnya penggunaan jaring trawl yang menyebabkan musnahnya biota laut.

Sehingga, perlu adanya pengembangan infrastruktur maritim dengan cara memberikan perhatian lebih kepada provinsi-provinsi kepulauan yang sejak dulu mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan lainnya. Hal ini dimungkinkan, karena provinsi-provinsi terluar menjadi daerah terdepan dalam menjaga keutuhan teritorial NKRI terhadap negara-negara luar.

Kedua, negara Indonesia harus segera meratifikasi hak tangkap bagi nelayan tradisional dalam hukum positif dan melindungi area tangkap mereka sebagai jalan keluar ketimpangan akses sumber daya kelautan.

Hal ini juga dipertegas oleh Budi Laksana Koordinator Serikat Nelayan Indonesia (SNI) dalam yustisi.com bahwa selain pencurian ikan oleh nelayan Malaysia, ada juga pencurian ikan oleh kapal-kapal besar modern dari Jepang, Kanada, dan Australia. Atas semua itu Indonesia mengalami kerugian sekira 30 triliun per tahun.

Ketiga, menolak kebijakan privatisasi sumber daya laut, termasuk pemberlakuan marine protected area (MPA) yang merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan swasta sebagaimana tercantum dalam UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil, serta UU 31/2004 yang direvisi menjadi UU 45/2009 tentang Perikanan. Dalam undang-undang ini, kapal asing masih diperbolehkan mengeksplorasi sumber daya alam laut.

Keempat, dalam geo-ekonomi dan geo-politik Asia, China dan Thailand berencana menyaingi jalur perdagangan pelabuhan Batam-Bintan-Karimun-Singapura, dengan membangun jalur perdagangan dan palayaran tanah genting Kra (terusan Kra terletak di perbatasan antara Burma (Myanmar) dan Thailand. Ini adalah jembatan darat sempit yang menghubungkan Semenanjung Melayu dengan daratan Asia.

Bagian timur dari jembatan darat ini milik Thailand, dan bagian barat milik Myanmar divisi Taninthary). Kalau ini terlaksana, maka semua kapal-kapal besar perdagangan menghubungkan langsung Barat- Timur, dan tidak lagi melewati jalur Selat Malaka-Selat Philips.

Bila nanti Terusan Kra selesai dikerjakan, maka akan berubahlah arus lalu-lintas perdagangan dan pelayaran, arus kapal-kapal niaga dari kawasan Eropa tidak perlu lagi harus melalui jalur Selat Malaka untuk menuju kawasan Asia Timur.

Dan apa yang mesti dilakukan Indonesia? Adakah persiapan pemerintah, mengembangkan dan memperkuat pelabuhan-pelabuhan di sepanjang jalur tanah genting Kra (samudera Pasifik), seperti pelabuhan Sabang di Aceh, pelabuhan Bitung dan Amorang di Sulawesi Utara, pelabuhan Morotai di Maluku Utara, dan pelabuhan Sorong di Papua?

Terkhusus, sambungan ke luar dan masuk dari Terusan Kra adalah pelabuhan Sabang di Aceh dan pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Kedua-duanya sejak lama adalah pelabuhan alam yang sangat baik dan berkelas dunia. Pelabuhan Sabang memiliki kedalaman laut yang memadai bagi kapal-kapal besar berukuran 100.000 ton untuk merapat ke dermaga.

Dibentengi oleh pulau Klah yang mampu menahan gempuran ombak sebesar apapun, termasuk oleh gempuran gelombang tsunami kala itu, membuatnya menjadi pelabuhan terbaik yang dimiliki oleh Indonesia.

Pelabuhan Sabang, menurut penelitian, adalah satu dari lima pelabuhan alam terbaik di dunia. Sementara pelabuhan Bitung, kedalaman lautnya yang sampai 25 meter membuatnya dapat dirapati oleh kapal-kapal besar. Keduanya berada di jalur pintu masuk dan keluar Terusan Kra, sehingga punya potensi luar biasa sebagai pelabuhan bebas internasional yang akan punya posisi strategis (Bonnie Setiawan: 2009).

Akhirnya, ibarat pepatah mati segan, hidup tak mau, mungkin dapat dilekatkan pada slogan “negara kepulauan” bagi Indonesia. Meneguhkan negara kepulauan, bukan hanya melindungi akses pangan bagi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, akan tetapi cara pandang bahwa laut/maritim unsur pertahanan dan keamanan dari negara-negara luar, karena Indonesia adalah negara kepulauan (negara laut utama yang dikelilingi oleh pulau-pulau) mesti dipertahankan. Mudah-mudahan, dalam rangka Hari Nusantara ini, ingatan kolektif kita sebagai anak dan pewaris negara kepulauan tak terlupakan. Semoga.

KOMENTAR BERITA "Meneguhkan Negara Kepulauan"


Redaksi: redaksi@fajar.co.id
Informasi pemasangan iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus@fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext.1437).