SELASA, 27 JULI 2010 | 03:02 WITA | 122949 Hits
Share |

Sebelas Instansi Bakal Terima Tunjangan Kinerja

JAKARTA -- Upaya memperbaiki sistem birokrasi pemerintahan melalui peningkatan kesejahteraan terus dilakukan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) E.E. Mangindaan memastikan, 11 instansi bakal menerima tunjangan kinerja (TK) alias remunerasi karena dianggap telah menyelesaikan reformasi birokrasi.

Dia menegaskan, proses pemberian remunerasi itu saat ini sudah memasuki tahap penetapan oleh kementerian yang dipimpinnya. Sebelas instansi tersebut adalah Kemenko Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kemenko Kesra, Kepolisian RI, TNI, Kemenhan, Kementerian PAN dan RB, Kemenko Polhukam, Kejakgung, serta Kementerian Hukum dan HAM.

"Selain itu, ada tiga instansi yang menjadi pilot project yang ditetapkan pada 2008. Yaitu, Kemenkeu, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan MA (Mahkamah Agung). Sudah ada dua instansi (Setneg dan Setkab) yang ditetapkan 2009. Juga, ada 11 instansi yang target penyelesaiannya pada 2010," beber Mangindaan.

Sementara itu, untuk penetapan remunerasi, Mangindaan menjelaskan bahwa hal tersebut akan dilakukan dengan prinsip-prinsip equal pay for equal work, optimalisasi pagu belanja, serta penilaian bobot jabatan dan kinerja pegawai dengan mengacu pada indeks besaran TK yang ditetapkan.

"Kebijakan dan alokasi anggaran reformasi birokrasi serta TK harus disetujui DPR dan pengajuannya ke DPR melalui Menkeu. Bila suatu instansi memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan TK, perlu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR," jelas mantan gubernur Sulawesi Utara itu.

Dalam raker, Mangindaan juga menyinggung status kepegawaian guru swasta. Dia meminta agar Komisi II DPR dan pihak lain tidak memaksakan guru swasta untuk bisa diangkat sebagai PNS. Alasannya, peluang pengangkatan menjadi PNS hanya terbuka bagi tenaga honorer. Aturan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS pun sudah sangat jelas.

"Tolong, anggota dewan yang terhormat, jangan paksakan saya mengangkat guru swasta menjadi PNS. Sebab, itu sangat tidak mungkin saya lakukan karena sama saja melanggar undang-undang," ujarnya.
Menurut dia, penyelesaian guru honorer untuk tahun ini difokuskan pada tenaga yang tercecer dan sesuai PP No 48 Tahun 2003 jo PP No 43 Tahun 2007. Itu pun yang dibiayai APBN/APBD.

Sementara itu, tenaga guru honorer tercecer yang gajinya tidak dibiayai APBN/APBD akan diselesaikan tahun depan.
"Kalau dua kategori itu sudah diselesaikan, penyelesaian honorer untuk kategori lain seperti honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD tapi bekerja di instansi pemerintah menyusul," ucapnya.

Guru honorer yang tidak tercecer, tidak dibiayai APBN/APBD tapi bekerja di instansi pemerintah, akan dites sesama honorer. Sementara itu, guru swasta bisa menjadi PNS dengan catatan mengikuti seleksi CPNS secara umum. "Kalau ingin jadi PNS, guru swasta harus melamar dan dites sebagaimana pelamar umum lainnya. Kalau minta diangkat tanpa tes atau dites sesama honorer, tidak bisa," tegasnya. (jpnn)

KOMENTAR BERITA "Sebelas Instansi Bakal Terima Tunjangan Kinerja "


Redaksi: redaksi@fajar.co.id
Informasi pemasangan iklan
Hubungi Mustafa Kufung di mus@fajar.co.id
Telepon 0411-441441 (ext.1437).